DEMOKRAT BERSAMA BURUH TOLAK RUU CIPTA LAPANGAN KERJA

Editor: Redaksi author photo
Citraburuhnasional.com. Medan,Partai Demokrat bersama dengan buruh Indonesia akhirnya menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) yang akan disahkan DPR RI menjadi UU pada 8 Oktober mendatang. Fraksi Demokrat DPR RI mengingatkan pemerintah bahwa UU Ciptaker itu mencerminkan bergesernya  semangat Pancasila utamanya sila kelima ke arah ekomomi yang terlalu kapitalistik dan neo liberalistic.

Partai Demokrat menunjukkan kesriusannya dalam membela hak-hak buruh. Pada sidang paripuna pembahasan pengesahan RUU Cipta Tenaga Kerja, 5 oktober 2020 di DPR RI Fraks Partai Demokrat memilih Walk Out (keluar ruangan) setelah terjadi debat panas antara anggota Fraksi Demokrat dengan pimpinan sidang, Azis Syamsuddin.

Menyikapi pandangan Fraksi Demokrat DPR RI itu, DPD Demokrat Sumatera Utara, menginstruksikan kepada seluruh anggoat DPRD dari Demokrat, DPC  se-Sumatera Utara dan seluruh kader Demokrat untuk mendukung sikap Partai tersebut.
“ Kita semua wajib mendukung dan mengamankan sikap partai tentang RUU Ciptaker itu, “ kata Ketua DPD Demokrat Sumut, Drs. Herry Zulkarnain,M,Si didampingi Sekretaris DPD, Hj Meilizar Latief, SE, MM dan pengurus DPD Demokrat Sumut lainnya dalam rapat menyikapi sikap Fraksi Demokrat tentang pembahasan RUU Cipta Tenaga Kerja di kantor Demokrat Sumut, di Jalan Gatot Subroto Medan, Senin, 5 Oktober 2020 .

Herry Zulkarnain juga menegaskan, sikap tegas Fraksi Demokrat itu mencerminkan Partai Demokrat bangkit kembali. “ Kader Demokrat dari tingkat DPD, DPC DPAC se-Sumut bangga atas sikap tegas Partai Demokrat membela rakyat kecil dengan menolak RUU Ciptaker, “ cetus Herry. “ Biar rakyat, buruh dan pekerja yang menilai mana Partai yang terdepan membela ketidak adilan pemerintah terhadap buruh dan pekerja, “ tambahnya.

Ada lima hal penting yang menjadi alasan Partai Demokrat menolak RUU Ciptaker tersebut. Pertama, RUU tersebut tidak memiliki nilai urgensi dan kepentingan , dan terkesan dipaksakan di tengah krisis pandemic covid-19 ini. Kedua,RUU ini membahas secara luas beberapa perubahan UU sekaligus (omnibuslaw), maka tidak bijak jika memaksakan proses perumusan yang sedemikian kompleks secara terburu-buru.

Ketiga, RUU ini terkesan meminggirkan hak-hak dan kepentingan pekerja. Keempat, Partai Demokrat mempertanyakan apakah RUU ini  masih mengandung prinsip keadilan social (social justice) sesuai yang diamanatkan oleh para founding fathers. Dan, kelima, RUU itu, selain cacat subtansi juga cacat prosedur, pembahasan hal-hal krusial dalam RUU itu juga kurang transparan dan akuntabel.

Selain menyampaikan alasan penolakan terhadap RUU itu, Fraksi Demokrat juga mengkritisi beberapa hal mrendasar. Pertama, ada sejumlah ketidakadilan di sector ketenagakerjaan, antara lain, mengenai aturan “no work no pay”, karena upah pekerja dibayar berdasarkan satuan waktu atau jam kerja. Dan , RUU ini memberikan kemudahan dan kelonggaran yang berlebihan bagi perusahaan untuk mempekerjakan pekerja asing.

Kedua, RUU itu melegalkan perampasan lahan untuk mempermudah proyek prioritas pemerintah, yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada swasta. Hilangnya berbagai perizinan menyebabkan masyarakat kehilangan jalur upaya hukum untuk mempertahankan tanahnya.

Sedangkan yang ketiga,RUU ini membahayakan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Wibawa konstitusi dilecehkan dengan adanya aturan yang bertentangan dengan putusan MK dan dihidupkaannya aturan colonial di sector perburuhan dan pertanahan. Selain itu, RUU ini juga akan memberi legalitas bagi pemerintahan yang sentralistik. (Red/Eddy)
Share:
Komentar

Berita Terkini